KPK dan Pemkab Rakor Pemantauan 10 Proyek APBD Tahun 2023
Warta Kominfo SP, Polewali Mandar - Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersama KPK Wilayah Sulbar melakukan rapat koordinasi pemantauan 10 proyek strategis dan hibah APBD Tahun 2023 dan Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023. Rakor terkait upaya perbaikan tata kelola pemerintahan melalui aplikasi Monitoring Center For Prevention atau MCP, terlaksana di Aula Balitbangreng, Kamis, 31 Agustus 2023. Hadir di kesempatan ini Koordinator wilayah Sulawesi Barat Harun Hidayat, Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan Tri Budi Rochmanto, Koordinator Wilayah Sulawesi Tengah Basuki Haryono, dan Koordinator Wilayah Sulawesi Tenggara M. Muslim Ikbal.
HM Natsir Rahmat Wakil Bupati Polewali Mandar menyampaikan, sebagai referensi masyarakat Polewali Mandar, dirinya menyatakan bahwa Kabupaten Polewali Mandar adalah pihak yang sepenuhnya mendukung dan berkomitmen untuk menjadi bagian integral dari MCP KPK.
“Kita menyadari bahwa korupsi adalah musuh utama bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita. Oleh karena itu, kami merasa penting untuk bergabung dengan upaya nasional dan melibatkan diri secara aktif dalam program MCP KPK yang merupakan wadah yang sangat berharga dalam memerangi korupsi. Program ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi potensi dan risiko korupsi, mengembangkan kebijakan pencegahan dan menggalang dukungan masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, pihaknya menekankan dukungan terhadap MCP KPK adalah komitmen jangka panjang, terus bekerja sama dengan KPK dan semua pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan positifnya bagi daerah ini, serta mengajak semua jajaran pemerintah dan warga untuk turut serta dalam upaya ini.
Koordinator KPK Wilayah Sulawesi Barat Harun Hidayat menyampaikan, survei perilaku anti korupsi lembaga atau unit pelayanan publik lingkup pemerintah daerah, di mana pelaksanaan survei BPS Kabupaten Polewali Mandar terpilih kabupaten survei perilaku anti korupsi.
“Untuk identifikasi sendiri apa yang mereka sudah lakukan, kemudian apa yang belum dibuat rencana aksi, dan lakukan apa, demi mencegah agar titik rawan tindakan korupsi tidak terjadi atau berkurang, karena Polman menjadi responden perilaku anti korupsi yang rencana bulan Oktober ini, yang mana penilaian pelayanan publik, termasuk masyarakat pengguna layanan publik akan disurvey ini sifatnya pencegahan," katanya.
Ahmad Saifuddin Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar menyebut, melalui kegiatan ini terdapat sejumlah masukan dari KPK dalam upaya pencegahan Korupsi.
“Sekarang ini dari KPK menyampaikan pencegahan korupsi untuk pelayanan OPD, terdapat masukan dari KPK, mudahan-mudahan Perangkat Daerah memaksimalkan pencegahan korupsi, “ sebutnya.
Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar