Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa dengan mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan”. Kegiatan ini terlaksana di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, Selasa, 24 Oktober 2023. Dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Sappe M.P Sirait selaku Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan.  Worksop diikuti unsur Perangkat Daerah, Camat dan Perangkat Desa Kabupaten Polewali Mandar.

Andi Nursami Masdar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada Kepala Desa tentang tata cara pengelolaan dana desa.

 “Workshop evaluasi dan pengelolaan dan desa oleh BPKP Sulbar bekerjasama anggota DPD Wakil Sulbar yang dilaksanakan, yang hadir ini 15 Kecamatan, kecuali Polewali Mandar Desa. Tujuannya itu, untuk memberikan pemahaman kepada kepala Desa bagaimana cara pengelolaan dana Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kedaerah langsung di Desa, “ katanya.

Harry Bowo Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Barat menyampaikan, berdasarkan data hasil pengawasan Tahun 2023, Dana desa merupakan sumber pendapatan terbesar di desa. Maka terkait, kebijakan pengawasan intern Desa harus mulai didorong dengan sinergitas dan kolaborasi dan pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.

“Berharap workshop ini berdampak besar bagi perangkat desa, dengan harapan pengelolaan dan desa terkelola secara tertib,” singkatnya.

Dari 144 Desa di Polewali Mandar seluruhnya, telah menerapkan Siskeudes secara online, sehingga diharapkan informasi pengelolaan keuangan desa lebih cepat diperoleh,  serta dapat memenuhi salah satu unsur penilian MCP KPK.

Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar