Raker Banggar DPRD Terkait Pembahasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD T.A 2023

Polewali, Warta Kominfo SP Polman – Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Polewali Mandar membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah, Kabag Sekretariat Daerah, Camat, dan Tim TAPD Kabupaten Polewali Mandar di Ruang Aspirasi DPRD pada Rabu, 24 Juli 2024.

Hamzah Syamsuddin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar, mengungkapkan bahwa pembahasan anggaran bersama tim TPAD Pemkab Polman telah dimulai sejak lima Juli.

 "Pembahasan dimulai tanggal lima Juli ini, pembahasan realisasi APBD 2023 karena berkembang anggaran defisit. Makanya, kita akan telaah itu. Alhamdulillah, kesimpulannya akan terbaca pada pembahasan lanjutan minggu ini, pembahasan selesai," sebutnya.

Agus Pranoto, anggota DPRD Polewali Mandar, menambahkan bahwa acuan pembahasan anggaran terkait Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD T.A 2023. 

"DPRD saat ini menggelar rapat ini acuannya dibahas dan sudah ada rekomendasi BPK. Beberapa OPD ada di Diknasbud, Dinkes, dan berbagai dinas lainnya," imbuhnya.

Rudi, anggota DPRD Polewali Mandar lainnya, juga menyampaikan hal senada dengan tim Banggar DPRD. 

"Kita identifikasi program yang ada di OPD terkait, mulai dari rencana kemudian dari realisasi sisa anggaran. Ada beberapa penyebabnya karena kegiatan tidak terlaksana, dan beberapa OPD memiliki utang terhadap program yang ada sesuai rekomendasi BPK. Usai rapat ini kami akan membuat keputusan akhir rapat banggar untuk disampaikan di Paripurna," katanya.

Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar