Penilaian Desa Anti Korupsi di Batulaya, Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa
Warta Kominfo SP Polman – Dalam rangka mendukung program nasional mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, menjadi lokasi pelaksanaan Penilaian Desa Anti Korupsi, Rabu, 15 Oktober 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Tim Penilai Desa Anti Korupsi Tahun 2025, Dinas PMD Provinsi Sulawesi Barat, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Polewali Mandar, Camat Tinambung, Kepala KUA Kecamatan Tinambung, para Kepala Desa se-Kecamatan Tinambung, dan tamu undangan lainnya.
Perwakilan dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Sultan Transasmoko, menjelaskan bahwa penilaian desa anti korupsi ini mengacu pada lima komponen utama, yakni penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan penguatan kearifan lokal.
“Ini adalah penilaian awal yang dilakukan oleh tim dari pemerintah provinsi sebelum KPK melakukan validasi. Tim akan memastikan bahwa dokumen atau eviden yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten dan desa sudah memadai serta sesuai dengan kondisi lapangan,” jelasnya.
Program ini bertujuan menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Diharapkan, Desa Batulaya sebagai desa percontohan dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi desa-desa lainnya, khususnya dalam menanamkan budaya anti korupsi sejak dari level pemerintahan terendah.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Polman, Dr. Hj. Agusnia Hasan Sulur, SP, M.Si., dalam sambutannya menuturkan penyelenggaraan pemerintahan di Batulaya sudah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya yakin Desa Batulaya insyaallah bisa mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama dapat kita wujudkan dengan memberikan persembahan yang terbaik untuk Polewali Mandar yang lebih baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Batulaya, Muhammad Sukriadi Azis, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal dalam memenuhi lima komponen penilaian tersebut.
“Kami telah menjalankan semua eviden yang dipersyaratkan oleh KPK selama saya menjabat sebagai kepala desa. Menurut saya, tidak terlalu sulit karena sudah sesuai dengan inovasi-inovasi pelayanan dan tata kelola yang telah kami terapkan di Desa Batulaya,” ujarnya.
Dengan adanya penilaian ini, Desa Batulaya berharap dapat menjadi contoh nyata bahwa desa bisa berperan aktif dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar