Indeks berita

Berita

24 Sep 2025

Oleh Admin Dinas Kominfo

Dinas Kominfo SP Polman Gelar Acara Lepas Sambut Sekretaris Dinas

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Dinas Kominfo SP) Kabupaten Polewali Mandar menggelar acara lepas sambut Sekretaris Dinas (Sekdis) dari pejabat lama Ansyari Bahrum, S.STP., M.Adm.KP kepada pejabat baru Hj. Miskiah Manggazali, S.E., M.Adm.KP di Aula Dinas Kominfo SP, Selasa (16/9/2025). Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo SP, Dr. Aco Musaddad HM, S.Ag., M.Ag., M.Si., dan dihadiri oleh para Kepala Bidang serta seluruh staf Dinas Kominfo SP. Rangkaian acara lepas sambut diisi dengan kata perpisahan dari sekdis sebelumnya dan sambutan dari sekdis baru serta ucapan kata perpisahan perwakilan dari bidang dan staf kepada sekdis lama. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dan salam-salaman, kemudian acara ditutup dengan makan siang bersama agar semakin mempererat kebersamaan dan kekeluargaan. 

Berita

23 Sep 2025

Oleh Hernita Allo Layuk, ST

Pemantauan Harga Bahan Pokok Selasa, 23 Sept 2025

Staf Bidang Perdagangan Disperindagkop & UKM, turun langsung ke pasar Sentral Pekkabata untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan ketersediaan barang terjaga. Langkah ini sebagai komitmen pemerintah melindungi daya beli masyarakat. Selasa, 23 September 2025.

Berita

23 Sep 2025

Oleh Hernita Allo Layuk, ST

Diloag Kinerja Disperindagkop & UKM Selasa 23 Sept 2025

Dialog kinerja hari bertempat di ruang sekretariat membahas soal peningkatan mutu pelayanan serta penguatan kapasitas kelembagaan, perangkat daerah melakukan konsultasi ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral dan Material (BBSP JIHPMM) Makassar. Selasa, 23 September 2025.

Berita

23 Sep 2025

Oleh Ryan Hidayat

RDP KOMISI I DAN IV DALAM RANGKA MENINDAKLANJUTI ASPIRASI ALIANSI MASYARAKAT TERKAIT PPPK PARUH WAKTU

POLMAN, DPRD – Menindaklanjuti aspirasi dari Aliansi Masyarakat Polewali Mandar terkait pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Komisi I dan IV DPRD Kabupaten Polewali Mandar(Polman) gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Aspirasi kantor DPRD Polman. Kamis, 18/09/2025.Maenunis Amin, selaku juru bicara mempertanyakan nasib PPPK Paruh Waktu yang mengalami kesulitan dalam tahap pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai prasyarat pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH).Dimana diketahui bahwa dari 4200 peserta PPPK Paruh Waktu, ada 2000 orang yang tidak bisa melakukan pendaftaran pembuatan SKCK yang disebabkan oleh  satus kepesertaan BPJS yang tidak aktif. “Jujur saja teman-teman disini kesulitan untuk menyelesaikan persoalan BPJS ini karena ketika dilakukan pengurusan otomatis seluruh anggota keluarga yang ada di KK (Kartu Keluarga) akan ikut terbaca, sementara dari segi finansial mereka tidak punya biaya,” ungkapnya.Rosdiana Nasir, selaku Kepala Bagian Pelayanan Kepesertaan BPJS Kabupaten Polman menerangkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Polman juga telah melakukan kerjasama terkait pendaftaran kepesertaan JKN Kesehatan bagi Honorer.“PPPK Paruh Waktu ini adalah honorer ya, yang kalo di kepesertaan kami dengan Pemerintah Daerah itu artinya masuk dalam kategori Honor Daerah, dan Honor Daerah ini juga sudah ada yang didaftarkan kepesertaan JKN nya oleh pemda,” haturnya.Ia juga menerangkan bahwa pihak BPJS Kesehatan tidak pernah mempersulit segala proses pengurusan dokumen termasuk pengurusan SKCK. Dimana pengurusan SKCK ini memiliki aturan dan mekanisme tersendiri dan sudah tersistem dalam aplikasi Presisi Polri. “Kami hanya meluruskan keluhan bapak ibu sekalian, bahwa BPJS ini dianggap berat atau ribet saat pengurusan SKCK. Kami luruskan bahwa kami tidak memungut biaya sama sekali bahkan pengurusan di kantor juga kami tidak pernah meminta fotocopyan kalo di kantor,” tambahnya. Pihak BPJS Kesehatan Polman juga telah menyiapkan layanan tambahan untuk mengantisipasi adanya lonjakan pelayanan. “Makanya kami sudah menyiapkan tenda di depan demi kelancaran dan kenyamanan peserta,” ucapnya.Diketahui bahwa Kewajiban kepesertaan BPJS diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Namun, kewajiban BPJS aktif ini tidak menjadi syarat resmi dalam penerbitan SKCK, melainkan syarat umum untuk pelayanan publik tertentu sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Kamis, 18 September 2025)

Berita

23 Sep 2025

Oleh Ryan Hidayat

RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PENYAMPAIAN BUPATI TERHADAP RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN NOTA KEUANGAN T.A 2025

POLMAN, DPRD - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) gelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian sekaligus penjelasan Bupati Polman terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan nota keuangan Tahun Anggaran 2025. Rabu, 17/09/2025.Bupati Polman, Samsul Mahmud menerangkan bahwa pergeseran anggaran dalam perubahan APBD tahun 2025 ini disebabkan oleh penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang berdampak pada perubahan dan penyesuaian alokasi belanja Tahun Anggaran 2025."Dinamika dan perkembangan pembangunan yang terjadi di tahun anggaran 2025 utamanya terkait kewajiban Pemerintah Daerah terhadap pihak ketiga yang belum diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya, serta SILPA yang harus disesuaikan," ucapnya dalam sambutan. Perubahan tersebut juga merujuk pada hasil pelaksanaan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025. "Kami berharap perubahan atau pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut akan ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD 2025, sehingga beberapa belanja daerah yang sifatnya mendesak dapat terselesaikan," haturnya.Diketahui proses pembahasan rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Anggaran Kabupaten DPRD Polman bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polman, akan dilaksanakan pada Senin, 22/09/2025 hingga 28/09/2025. (Rabu, 17 September 2025)

Berita

23 Sep 2025

Oleh Ryan Hidayat

RAPAT BANGGAR DPRD BERSAMA TAPD DALAM RANGKA PEMBAHASAN HASIL EVALUASI RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD T.A 2024

Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melaksanakan rapat pembahasan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024. (Rabu, 10 September 2025)

Berita

23 Sep 2025

Oleh Ryan Hidayat

RAPAT KERJA BAPEMPERDA DALAM RANGKA PEMABAHASAN RANPERDA

Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam Rangka membicarakan Rencana Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, masing-masing :Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala DesaPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan DesaPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanPendapatan Daerah(Selasa, 9 September 2025)

Berita

23 Sep 2025

Oleh Admin Dinas Kominfo

Dinas Kominfo SP Gelar Pendampingan Aplikasi Halo ASSAMI Bagi Admin OPD dan Operator Kabupaten

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Dinas Kominfo SP) Kabupaten Polewali Mandar menggelar Pendampingan Aplikasi Halo ASSAMI di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin (22/9/2025). Kegiatan ini diikuti oleh 2 orang calon admin masing-masing OPD dan 3 orang calon operator kabupaten di lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan pendampingan Aplikasi Halo ASSAMI adalah untuk memberikan pemahaman kepada calon admin dan operator mengenai cara penggunaan aplikasi, agar mereka dapat mengelola layanan dengan baik di masing-masing perangkat daerah. Selain itu, pendampingan ini juga bertujuan agar peserta dapat menyosialisasikan aplikasi tersebut, minimal kepada keluarga dan lingkungan terdekat, sehingga pemanfaatannya semakin meluas di tengah masyarakat.

Berita

23 Sep 2025

Oleh Admin Dinas Kominfo

Dialog Kinerja Dirangkaikan dengan Sosialisasi PPID dan Monev Website, Dinas Kominfo SP Polman Jadi Pelaksana

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar Dialog Kinerja yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Monitoring dan Evaluasi Website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Pola Kantor Bupati pada Senin (22/9/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Polewali Mandar, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, pimpinan OPD bersama sekretaris OPD, serta para kepala bagian lingkup Setda. Dinas Kominfo SP sebagai pelaksana menghadirkan Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Polman secara langsung serta Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat melalui Zoom Meeting selaku narasumber. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan pengelolaan website perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.